PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh

Rapat Koordinasi Percepatan Tanam Padi di Provinsi Aceh




 [Banda Aceh, 22 Maret 2024] Dalam rangka mengantisipasi penurunan produksi pangan sekaligus menghadapi tantangan darurat pangan akibat Iklim Ekstrim El-Nino, Kementerian Pertanian telah menetapkan Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan untuk peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan dan Pompanisasi 2024. Kementerian Pertanian melalui Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Tanam dan Peningkatan Produksi Padi di Provinsi Aceh pada hari Kamis 21 Maret 2024 di kantor gubernur. Rapat tersebut diikuti langsung oleh Kepala BSIP Aceh Firdaus, S.P, M.Si, Tim UPSUS BSIP Aceh dan Dinas terkait se- Provinsi Aceh. 

 
Kegiatan rapat dipimpin oleh Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dr. Siti Munifah, M.Si selaku Penanggung Jawab Optimasi lahan dan Pompanisasi Provinsi Aceh. Dalam arahannya, Dr. Siti Munifah, M.Si menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan konsolidasi dari kegiatan di beberapa kabupaten di Aceh dalam upaya khusus (UPSUS). “Kami secara simultan turun langsung ke lapangan sebagai pendampingan kegiatan optimasi lahan, serta konsolidasi strategi untuk keluhan para kelompok tani. Terima kasih untuk respon baik dari bapak bupati/walikota dari beberapa kota di Aceh untuk mendukung program dari Kementan. Kami juga memohon adanya dukungan dalam percepatan tanam padi dan jagung yang ada di provinsi Aceh”. Beliau berharap adanya prestasi dari masyarakat yang serta merta menegakkan ketersediaan pangan di Aceh karena tidak ada sesuatu yang tidak dapat dikerjakan sepanjang semua implementasi program dilakukan dengan baik untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pangan dalam negeri.
 
Selanjutnya Staff Khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian Dr. Ir. Sam Herodian, MS mengatakan “Ada beberapa negara yang mengalami kelaparan serius, Indonesia sendiri memiliki 7-16 % masyarakat masih rentan kelaparan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan beras di Indonesia sangat signifikan namun saat ini cuaca sangat ekstrim sehingga menimbulkan ancaman krisis pangan dunia. Pemerintah saat ini juga berupaya untuk pemenuhan pupuk bersubsidi, bantuan alsin dan teknologi, serta penyuluhan terkait peningkatan skill petani. Program yang saat ini dilakukan bersama dengan TNI AD juga untuk meningkatkan pangan Indonesia sehingga kebutuhan beras dapat tercukupi. 
 
Pembukaan rapat secara resmi dibuka oleh Pj. Gubernur Provinsi Aceh Bustami Hamzah, SE., M.Si dengan arahan program UPSUS Kementan untuk peningkatan produksi padi. Tak hanya itu, Mayjen TNI Niko Fahrizal M.Tr, Panglima Kodam Iskandar Muda turut memberikan dukungannya dalam Peningkatan Produksi Padi di Provinsi Aceh. Tujuan dari kegiatan rapat koordinasi adalah sebagai upaya khusus (UPSUS) mendukung program Kementerian Pertanian dalam peningkatan target swasembada pangan tahun 2025-2026 untuk menghadapi krisis pangan global. Serta diharapkan program percepatan tanam padi di Provinsi Aceh dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan Indonesia.
 
Dalam rapat tersebut, Kepala BSIP Aceh Firdaus, SP., M.Si selaku PJ kabupaten memaparkan terkait realisasi capaian, kendala dan exit strategi dalam pencapaian target produksi padi. Beliau mengatakan “Perluasan areal tanam (PAT) ini merupakan penambahan luas tanam dengan kegiatan tanam baru dari Indeks Pertanaman (IP) padi IP-nol menjadi IP100 atau lebih. Dengan fasilitasi kegiatan Oplah, Pompanisasi, DAS bendungan, dan padi gogo tusip (tumpang sisip) diharapkan mampu meningkatkan IP padi dari IP100 menjadi IP200-400” ujar Firdaus.
 
Rapat diakhiri dengan penandatangan MoU antara Kodim dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan kesepakatan berbagai strategi serta solusi untuk merealisasikan secara maksimal kegiatan perluasan areal tanam padi, termasuk optimasi lahan dan pompanisasi di Provinsi Aceh.