PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh

MUSRENBANGTANNAS 2024: Wujud Komitmen Kementan Hadapi Dampak Perubahan Iklim




 [Jakarta, 25 Juni 2024] Perubahan iklim (climate change) merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat pemanasan global (global warming) dan diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian. Perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrem, serta kenaikan suhu udara dan permukaan air laut merupakan dampak serius dari perubahan iklim yang dihadapi Indonesia. Pertanian merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim, dimana sektor pertanian disupport oleh berbagai stakeholder.

 
Untuk itu Kementerian Pertanian menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangan Pertanian Nasional (Musrenbangtannas) 2024 pada Selasa, 25 Juni 2024 dengan mengundang stakeholder dari berbagai kementerian/lembaga yang berhubungan langsung sektor pertanian dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2025. Acara yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan ini mengangkat tema “Akselerasi Pembangunan Pertanian Menghadapi Dampak Perubahan Iklim dan Krisis Pangan Global”. 
 
Acara Musrenbangtannas ini dibuka oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang dihadiri oleh berbagai pohak dari seluruh Indonesia. Turut hadir langsung di Auditorium Gedung F Kementan kepala balai BPSIP Aceh, Firdaus, SP., M.Si. Dalam sambutannya, Mentan meminta komitmen seluruh peserta dari Indonesia dan dari berbagai stakeholder yang terlibat agar bisa memenuhi 3 target, yaitu (1) kegiatan pompanisasi tolong dikawal dengan baik karena akan ada 40 ribu pompa yang akan segera dibagi. Mohon dipasang dengan baik di lapangan agar Perluasan Area Tanam (PAT) bisa sesuai target; (2) program Optimasi Lahan (OPLA) pertanian agar benar-benar dikerjakan dalam mengantisipasi kekurangan lahan untuk memproduksi padi; (3) pengembangan padi gogo.
 
Acara yang direncanakan berlangsung hingga Senin, 1 Juli 2024 akan mendiskusikan berbagai rancangan solusi percepatan antisipasi dari dampak perubahan iklim dan krisis pangan dunia. Rancangan yang dihasilkan dari pertemuan ini nantinya akan menjadi rencana kerja tahun anggaran 2025 dan rencana pembangunan pertanian untuk jangka panjang.